Bupati Pertama Kota Bogor adalah Bapak Ipik Gandamana. Nama beliau sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jawa Barat khususnya di Kota Bogor. Beliau tidak hanya menjadi seorang pemimpin atau Bupati pertama di kota Bogor tetapi beliau juga pernah menjadi Gubernur di Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya itu beliau juga termasuk pahlawan Revolusi di tanah Jawa ini.
Ipik Gandamana Lahir di Purwakarta, Jawa Barat, 30 November 1906; Wafat di Bandung, 6 Agustus 1979 saat beliau berusia 72 tahun. Beliau dibesarkan di Banten. Perjalanan karier kedinasannya berawal sebagai CA (Candidate Ambtenar) pada zaman pendudukan Jepang dan ditempatkan di Bogor selama dua tahun kemudian beliau menjadi seorang Mantri polisi di Cikijang, Mantri Kabuoaten Jakarta tahun1931. Karier di bogor dimulai saat belian menjadi seorang Patih Bogor tahun 1946 diawal kemerdekaan Negara Indonesia. Tahun berikutnya beliau manjadi Bupati pertama Kota Bogor tepatnya pada tahun 1948-1949. Tidak hanya bupati di kota bogor beliau juga merangpak menjadi Bupati Lebak dan menjadi Gubernur Jawa Barat tahun 1956 – 1960.
Meskipun lahir di Bogor, Ipik Gandamana tumbuh besar di Banten. Pendidikan yang pernah ditempuhnya mulai dari ELS, MULO, OSVIA A & B dan setelah menyelesaikan studinya, Ia kemudian aktif di lingkungan kepamongprajaan.
Beliau termasuk salah satu tokoh yang ikut mengusulkan pendirian Universitas Padjadjaran. Selain itu, ia adalah kakek dari mantan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi Iwan Sulandjana dan mantan Rektor Universitas Kebangsaan, Boyke Setiawan.
Pada masa revolusi Terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, Ipik berdiri di pihak republik. Dia ikut mengungsi bersama keluarganya sehingga beliau berpindah-pindah menghindari Belanda dalam menjalankan pemerintahan sebagai patih Bogor hingga akhirnya ditawan ke dalam penjara.
Pada tanggal 14 Agustus 1947 keluar besluit dari Presiden HTB Bogor Nomor 305 yang memerintahkan Ipik Gandamana dibuang ke pengasingan ke wilayah Jasinga, Bogor. Karena beliau menolak untuk bergabug dengan pemerintah Belanda. Informasi dan pesan rahasia yang beliau sampaikan kepada para pejuang dan kaum Republik di wilayah Bogor melalui kurirnya yaitu Hj.Nani Karmawan (adik kandung Jenderal Ibrahim Adjie), sayangnya hal itu akhirnya diketahui oleh pihak Belanda, dan Hj.Nani Karmawan ditangkap Belanda dan diinterogasi dengan berbagai tekanan dan siksaan.
Sebelum menjadi Bupati Bogor, saat beliau berada di pengasingan Ipik Gandamana mendapat perintah dari Pemerintahan RI untuk membentuk pemerintah Kabupaten Bogor Darurat, yang dipusatkan di daerah Jasinga. Nah dari sinilah Beliau diangkat menjadi Bupati Kota Bogor. Tidak hanya itu Wakil Gubernur Jawa Barat mengangkat beliau untuk dapat merangkaap sebagai Bupati Lebak.
Setelah pembentukan Kabupaten Bogor Darurat, berdasarkan keputusan Gubernur Militer Jawa Barat, Ipik diperbantukan di KMD IV/DJ.B selaku Kepala Staf Sipil Kepresidenan Bogor yang selanjutnya ditetapkan menjadi Residen Bogor. Pada tahun1950, saat perang telah selesai Ipik menjadi Bupati Bogor dan kemudian menjadi Residen Priangan di tahun 1953.
Baca Juga : Bupati Kabupaten Bogor Saat Ini : Sosok Pemimpin Bogor
Kemudian beliau ditugaskan untuk melakukan Studi Bnading di Amerika Serikat selama tiga bulan dengan Tujuannya, mempelajari “ketatanegaraan dan tata-usaha pemerintahan pada umumnya dan beberapa objek lain pada khususnya.”
Setelah melakukan studi banding ipik membuat buku sebagai bentuk laporan beliau selama melakukan studi banding di Negara Amerika Serikat. Buku tersebut berjudul “Melawat Ke Negara Dollar” yang terbit tahun 1956.,
Kemudian Karier Ipik merangkak naik. Dia kemudian menjadi anggota DPR dari Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) dan Gubernur Jawa Barat pada tahun 1957 hingga 1959.\
Baca Juga : Monumen Tugu Kujang : Landmark Bogor Yang Menawan
Tidak hanya sampai di sini, setelah itu beliau diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri di akhir tahun 1959. Ia bersama dengan Roeslan Abdulgani (PNI) (saat itu menjabat sebagai Menteri Pembina Jiwa Revolusi) dan Jenderal A.H. Nasution (Menteri Keamanan Nasional sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat) membentuk Panitia Tiga Menteri yang berfungsi sebagai salah satu screening kepartaian setelah terjadi Peristiwa PRRI Permesta] Laporan Panitia Tiga Menteri dirangkum dalam laporan final Perpres 7/1959 mengenai kepartaian.
